Diplomasi parlemen anggota AIPA (Asean Inter-Parliamentary Assembly) dalam mencari solusi terhadap beragam permasalahan adalah mengedepankan dialog. Langkah ini juga dilakukan menyikapi konflik perebutan beberapa pulau di kawasan Laut China Selatan yang melibatkan China, Taiwan dan 4 negara Asean yaitu Brunei, Vietnam, Filipina dan Malaysia.

“Dalam konteks diplomasi parlemen yang muncul ke permukaan adalah dialog, kalau konteks pemerintah yang muncul adalah partnership, kerjasama dan kemitraan. Parlemen tidak bisa memutuskan karena parlemen bukan eksekutor. Dalam kerangka itulah kita menyikapi konflik South China Sea,” kata Presiden AIPA, Marzuki Alie dalam konferensi pers di Yogyakarta, Selasa (10/7/12).

Itulah yang membuat parlemen tidak bisa lebih maju misalnya menggelar dialog multilateral yang melibatkan para pihak yang bertikai pada Sidang Umum AIPA ke-33 di Lombok, September 2012. Namun ia berharap hasil dari diskusi yang melibatkan beberapa parlemen/negara peninjau akan  mendorong terbangunnya kerjasama antar pemerintah.

Dalam Excom Meeting di Yogya diputuskan Sidang Umum AIPA hanya mengagendakan, diskusi dengan topik “Multilateral dialogue on related issues in South China Sea”. Sejauh ini 11 negara/parlemen telah ditetapkan sebagai negara peninjau diantaranya, Canada, Australia, European Parliament, China, Korea.

Sidang Komite Eksekutif juga memutuskan mengundang beberapa tamu sebagai peninjau yaitu;  Sekjen Asean, Sekjen IPU, Timor Leste, Perwakilan dari PAN African Parliament, Asean Supreme Audit Institution, Asean Wen dan UN Special Adviser on the Prevention of Genocide.

“Para tamu yang diundang ini diberi kesempatan untuk menyampaikan pidatonya selama 4 menit dalam 1st Plenary Session Sidang Umum AIPA,” demikian Marzuki. (iky) foto:ry/parle